Dok. PKMK FK-KMK UGM “Simulasi Table Top Exercise (TTX) Pedoman HEOC Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota DIY 2025”

Agustus-November 2025-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menegaskan diri sebagai daerah yang tangguh menghadapi bencana dan krisis kesehatan. Sepanjang Agustus hingga November 2025, Dinas Kesehatan DIY bersama PKMK FK-KMK Universitas Gadjah Mada dan Komunitas Relawan Kesiapsiagaan (KREKI) menyelenggarakan Gladi Ruang atau Table Top Exercise (TTX) Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan di lima kabupaten/kota, yaitu Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk menguji pedoman Health Emergency Operation Center (HEOC) yang telah disusun melalui proses pendampingan intensif pada tahun sebelumnya oleh Dinas Kesehatan DIY. Dalam proses pengembangan Pedoman HEOC tersebut, Dinkes DIY mengundang Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM sebagai fasilitator. Tahun ini, pedoman itu diujicobakan secara langsung dalam TTX di lima kabupaten dan kota dengan pendekatan berbasis simulasi nyata. Setiap daerah menampilkan skenario yang disesuaikan dengan karakteristik risikonya.

Peserta dari berbagai instansi terlibat dalam rangkaian TTX ini, termasuk dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, BPBD, PMI, TNI, Polri, PSC 119, TAGANA, akademisi, dan relawan. Fasilitator dari PKMK FK-KMK UGM memandu jalannya latihan dengan model inject, di mana peserta harus merespons berbagai situasi tak terduga seperti lonjakan korban, krisis logistik, hingga komunikasi yang terputus. Setiap sesi diakhiri dengan kegiatan After Action Review (AAR) untuk menilai efektivitas koordinasi, kecepatan pengambilan keputusan, dan kemampuan aktivasi HEOC di masing-masing daerah

Dinkes Kabupaten Bantul menjadi pembuka pada 21 Agustus 2025 dengan skenario gempa bumi dan banjir bandang yang menimbulkan korban massal. Secara keseluruhan pelaknaaan TTX di Kab. Bantul berjalan dengan baik. Seluruh bidang terkait termasuk ketua HEOC (Kadinkes) dapat menghadiri kegiatan. Setiap peserta sudah memahami tugas dan fungsinya masing-masing termasuk keterlibatan lintas sektor. Beberapa poin rekomendasi dari hasil After Action Review (AAR) TTX ini adalah memperbaharui dokumen rencana kontijensi, HDP, PDP setahun sekali; menyiapkan alat komunikasi alternatif; melatih tim HEOC; menyusun dokumen SOP; mempertimbangkan pelayanan untuk disabilitas dan komunikasi risiko.

Dinkes Kota Yogyakarta menggelar simulasi pada 4 September 2025 dengan skenario banjir besar akibat luapan Sungai Code. Peserta dari dinas kesehatan, puskesmas, PSC 119 YES, dan rumah sakit dilatih untuk mengatur jalur rujukan darurat, menjaga keberlanjutan layanan dasar, dan memastikan komunikasi berjalan efektif saat sistem terganggu. Tantangan selama kegiatan TTX adalah pemain dari internal Dinkes tidak semua dapat mengikuti TTX sehingga ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab secara detail. Namun secara keseluruhan pelaksanaan TTX dapat berjalan dengan baik. Beberapa poin rekomendasi dari hasil AAR TTX adalah melengkapi dan memperbaharui dokumen rencana kontijensi, HDP, PDP setahun sekali; melaksanakan pelatihan dan simulasi; menyusun PDP jika Puskesmas belum memiliki dokumen tersebut; menyusun SOP untuk dilengkapi dalam dokumen disaster plan; koordinasi pendataan secara cepat; melatih tim HEOC; menyusun pedoman dan pelatihan terkait dengan mobilisasi SDM; Pengadaan hotline untuk mempermudah komunikasi distribusi SDM.

Dinkes Kulon Progo, simulasi pada 25 September 2025 mengangkat skenario tsunami Megathrust Selatan Jawa dengan gambaran ribuan warga pesisir yang harus dievakuasi dalam waktu singkat. Peserta dari dinas kesehatan, BPBD, rumah sakit, PMI, dan relawan KREKI melatih kemampuan logistik medis, pendirian pos pengungsian, dan koordinasi lintas instansi ketika komunikasi terputus. Pelaksanaan TTX dapat berjalan dengan baik, terdapat juga kesiapan dari Dinas Kesehatan dengan adanya print out dokumen HEOC sehingga jawaban pemain dapat di cross cek langsung sesuai dokumennya. Ketua HEOC juga dapat menghadiri TTX, sistem komunikasi dan koordinasi dapat disampaikan dengan baik. Beberapa poin rekomendasi dari hasil AAR TTX adalah mengevaluasi, memperbaharui dan mensosialisasikan dokumen rencana kontijensi; menyusun dokumen SOP (contoh: alur komunikasi, koordinasi lintas sekotr untuk penyediaan rumah sakit lapangan, penerimaan relawan, manajemen logistik, manajemen relawan, laporan kegiatan); pengembangan struktur organisasi HEOC pada dokumen rencana kontijensi; penyusunan form exit report/laporan kepulangan; serta menyusun alur pelaksanaan evaluasi.

Dinkes Kabupaten Sleman menggelar simulasi pada 7 Oktober 2025 dengan tema erupsi Gunung Merapi yang menuntut respons cepat terhadap lonjakan pengungsi, penugasan tim bencana, pengaturan alur koordinasi dan manajemen bantuan logistik. Secara keseluruhan simulasi berjalan dengan baik, semua lintas sektor dapan menyampaikan perannya masing-masing. Beberapa poin rekomandasi dari hasil AAR TTX ini adalah memastikan Puskesmas sudah memiliki dokumen PDP; menyusun dokumen SOP (contoh: informasi perkembangan kejadian, aktivasi HEOC, penerimaan logistic, penerimaan SDM, demombilisasi tim); menyusun struktur organisasi HEOC; penyusunan form exit report/laporan kepulangan; menyusun alur pelaksanaan evaluasi.

Dinkes Kabupaten Gunungkidul menutup rangkaian kegiatan pada 11 November 2025 dengan skenario banjir ekstrem yang menyebabkan kerusakan fasilitas kesehatan dan memunculkan ancaman penyakit berbasis air seperti diare dan leptospirosis. Selama pelaksanaan simulasi beberapa pertanyaan belum dapat direspon dnegan jelas karena bidang yang tergabung dalam klaster kesehatan tidak dapat menghadiri kegiatan seperti bagaimana operasi HEOC saat terjadi banjir. Beberapa poin rekomendasi dari hasil AAR TTX ini adalah menyiapkan dokumen rencana kontijensi banjir untuk sektor kesehatan; menyiapkan dokumen PDP; menyusun dokumen SOP (contoh: alur komunikasi informasi peringatan dini, RHA, aktivasi HEOC, kegiatan masing-masing sub klaster kesehatan, koordinasi lintas sektor, koordinasi lintas program, akses penyediaan pembiayaan saat bencana, pencatatan bantuan, pendistribusian logistik, demobilisasi tim, pencatatan bantuan); menyusun dokumen pedoman HEOC; melakukan analisis perhitungan kebutuhan logistik; serta menyusun alur pelaksanaan evaluasi.

Melalui pelaksanaan TTX 2025 ini, DIY membuktikan bahwa kesiapsiagaan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, melainkan diwujudkan melalui praktik nyata di lapangan. Uji penerapan pedoman HEOC hasil pendampingan PKMK FK-KMK UGM menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan kemampuan komunikasi risiko dapat berjalan efektif ketika diuji dalam kondisi darurat. Pendekatan ini memperkuat budaya kesiapsiagaan yang kolaboratif dan responsif, menjadikan Yogyakarta sebagai contoh daerah yang bukan hanya siap menghadapi bencana, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan layanan kesehatan di tengah krisis yang tak terduga.

Reporter: Vina Yulia Anhar, SKM, MPH

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Peserta Pelatihan Puskesmas Disaster Plan”

November 2025-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi potensi bencana dan krisis kesehatan yang kerap melanda wilayahnya. Tahun 2024, Dinkes Provinsi NTB juga menfasilitasi 18 RS Pemerintah di area Provinsi NTB dalam penyusunan dokumen Hospital Disaster Plan, dimana dari kegiatan tersebut dihasilkan 16 dokumen HDP. Pada 6 November 2025, kegiatan berlanjut dengan Pelatihan Penyususan Dokumen Perencanaan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas yang dihadiri oleh 30 orang peserta dari 10 Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota.

Melalui kegiatan Workshop Penyusunan Dokumen Puskesmas Disaster Plan, tenaga kesehatan dari berbagai kabupaten dan kota di NTB dilatih untuk menyusun pedoman operasional yang sistematis dan aplikatif saat terjadi krisis kesehatan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan dukungan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada, serta menjadi bagian dari upaya nasional memperkuat manajemen krisis kesehatan berbasis fasilitas pelayanan primer.

Workshop berlangsung dengan format interaktif yang menggabungkan paparan teori, diskusi, dan latihan penyusunan dokumen secara langsung. Peserta dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai komponen utama Puskesmas Disaster Plan yang meliputi analisis risiko, sistem pengorganisasian tanggap darurat, pengelolaan sumber daya, dan tata laksana pelayanan kesehatan di masa bencana. Melalui pendekatan Hazard Vulnerability Analysis (HVA), peserta diajak mengidentifikasi risiko lokal dan merancang skenario respons yang realistis sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Selain materi teknis, kegiatan juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam penerapan Disaster Plan. Peserta mempraktikkan penyusunan struktur tim komando bencana di puskesmas, pembagian tugas antarunit, serta alur komunikasi antarinstansi seperti Dinas Kesehatan, BPBD, dan rumah sakit rujukan. Simulasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap elemen puskesmas memahami peran dan prosedurnya ketika terjadi bencana, mulai dari triase korban hingga pengelolaan logistik dan fasilitas medis darurat. Dalam sesi ini juga dibahas strategi menjaga keberlanjutan pelayanan dasar, termasuk imunisasi dan pelayanan ibu-anak, ketika situasi darurat berlangsung.

Kegiatan diakhiri dengan presentasi hasil penyusunan dan sesi After Action Review untuk menilai kelengkapan dokumen serta kesiapan penerapannya di lapangan. Hasilnya, seluruh peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen dalam menyusun serta menerapkan Puskesmas Disaster Plan di wilayah kerja masing-masing. Dokumen ini diharapkan menjadi panduan operasional yang mampu memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan di tengah bencana. Melalui inisiatif ini, NTB memperlihatkan langkah nyata membangun sistem kesehatan yang tangguh, berdaya adaptasi tinggi, dan siap melindungi masyarakat kapan pun krisis datang.

Reporter: Vina Yulia Anhar, SKM, MPH